Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Berita Video Bangunan SDN 02 Banjarsari Roboh





Nama Sekolah         : SDN 02 Banjarsari
Alamat Sekolah      :  Kp. Teriti Rt.002/06  Desa Banjarsari , Kecamatan sukatani , Kabupaten Bekasi
Kepala Sekolah      :  Syukri, S.pd
Jumlah Murid        :  160 Siswa
Rombel                   : 6  ( Rombongan Belajar)
Guru Pengajar       : 10 ( 4 PNS dan 6 Honorer ).
Tanggal Roboh      : 10 April 2015.
Akibat Roboh        :  Pondasi Amblas, dan Angin Kencang.
Tahun Bangunan  : dibangun Tahun 1998.
Pengajuan Permohonan Perbaikan : Tahun 2014 dan 2015
Bangunan yang roboh  : tiga ruangan Belajar (3 RKB ), dan Kantor Kepala Sekolah juga telah rusak berat.

Informasi data Kepsek : " Saat Bangunan Roboh tanggal 10 April 2015, Kepala sekolah langsung mengajukan perbaikan, akan tetapi hingga sekarang belum diperbaiki, Wakil Bupati sidak  pada senin (21/9),  langsung kesekolah, berjanji tahun 2015 akan diperbaiki. Sementara sekarang smurid-murid belajar ditampung  diruangan RKB alinnya, dengan dua ship". ( M Joko YP )

Dana Bantuan Desa Perlu Pengawasan

Bekasi, Metro - Bulan September 2015 mungkin menjadi bulan berkah, atau akan menjadi bulan petaka bagi kepala desa.  Pasal nya pada bulan September 2015, Dana Desa APBN Bantuan Pemerintah  Pusat dan Bantuan Sosial (BANSOS) dari Provinsi Jawa-Barat, juga akan dicairkan.

Hal tersebut diungkapan oleh salah satu Kepala Desa Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang tidak mau disebut nama nya mengatakan “bulan ini menjadi bulan anugrah bagI seluruh kepala desa Kabupaten Bekasi, karena pada bulan ini bantuan provinsi dan pusat cair, tapi juga akan menjadi bulan petaka bagi kepala desa jika tidak dapat menjalankan semua bantuan yang diberikan secara prosedur”ungkapnya.

Adapun anggaran yang cair pada bulan September 2015 adalah dana bantuan APBN untuk desa sebesar Rp.329 juta dibagi  3 termin , Dana Bansos Provinsi Rp. 100 juta.

Olah karena itu semua elemen masyarakat diharapkan untuk mengawasi untuk penggunaan bantuan-bantuan tersebut, dan jika terjadi penyimpangan diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak yang  berwenang. “laporkan saja jika terlihat ada penyimpangan bantuan yang diberikan pemerintah, Karena dana bantuan untuk desa diberikan untuk kesejahteraan masyarakat”ujar Nasro salah satu tokoh masyarakat.

Dana Desa dari APBN 70 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 30 persen lain nya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti dalam juklak dan juknis pengelolaan Dana Desa APBN 2015  peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.
"Gunakan  dana desa sebaiknya, karena akan langsung diaudit BPK. Penggunaan harus  transparan, akun table dan jangan ada penyelewengan. Indonesia harus dibangun dari pinggiran, dari desa, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi," tegas Marwan kepada warga.

Menurut Mendes ( Menteri Desa), dana desa harus diprioritas kan untuk pembangunan desa. Baik infrastruktur (jalan dan irigasi) serta pembentukan BUMDes.

"Tidak usah dibuat ribet dan ribut-ribut. Yang penting sesuai prioritas dan melalui Musyawarah Desa.Kalo mesjid dan mushola nanti dibantu sama anggota Dewan saja lewat dana aspirasi," tukas Mendes menanggapi pertanyaan Nana Rusma, anggota BPD Desa Bandung soal boleh tidak nya dana desa dibuat untuk membangun mesjid atau mushola.

Terkait dengan dana Desa, yang jumlah nya tahun ini mencapai Rp 20 trilun untuk sekitar 74 ribu desa dan direncanakan cair April mendatang, Mendes menegaskan bahwa setiap Desa harus menyusun Rencana Jangka MenengahDesa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebelum pencairan.”ujarnya pada wartawan.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagai mana berikut:
Pasal 21 : Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritas kan untuk membiayaai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetap kan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22 : Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23 : Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat( 3 ) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.

Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) , bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24 : Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
Tata carapendampingan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pasal 25 : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.

Penyampaian laporanr ealisasi penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desadari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.


Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Diharapkan Kepala Kepala Desa pengguna anggaran dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan juklak dan juknis,sehingga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kwalitas perdesaan.( M. Joko YP)

Beli 60 Unit Truk Sampah Anggarkan Rp28 Miliar

Bekasi, Metro - Pemerintah Kota Bekasi berencana membeli 60 unit truk sampah. Anggaran dialokasikan melalui APBD 2015  senilai Rp28 miliar.

Kabid Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim R mengatakan, volume pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPA Sumur Batu baru mencapai 30- 40 persen dari total sampah di masyarakat. Pengangkutannya kurang  maksimal karena terbatas armada penga ngkut sampah. Karena itu merencanakan menambah armada 60 unit truk sampah dengan menganggarkan sekitar Rp 28 miliar melalui APBD 2015 Kota Bekasi, kata Ratim.

Untuk meningkatkan kuantitas pengangkutan sampah, pihaknya sangat membutuhkan kendaraan baru. Karena itu saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang melakukan proses lelang guna mempercepat pengadaan.
            
Jika teralisasi pembelian armada itu, pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPA Sumur Batu akan meningkat hingga  60 persen. Asusmsinya, penambahan pengangkutan perhari mecapai 360 meter kubik atau setara dengan 100 ton. "Saat ini armada truk pengangfkut sampah yang bisa dioperasikan 181 unit. Jika pembelian lancar armada bisa bertambah menjadi 241 unit, pengangkutan sampah akan naik 55-60 persen dari total produksi. Dengan adanya penambahan armada truk sampah, diharapkan sampah di Kota Bekasi dapat diminimlisir. Cita-cita kota bebas sampah akan dapat terwujud, ujar Ratim.

Sementara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membatalkan rencana pembelian enam unit truk sampah. Pasalnya, pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.

Kabid Pasar Disperindapas Kabupaten Bekasi Feri Ferdian, mengatakan pihaknya memperoleh anggaran Rp2 miliar pengadaan enam truk sampah APBD 2015 Kabupaten Bekasi. "Akibat kenaikan nilai dolar dikawatirkan tidak cukup," katanya. Menurutnya, alokasi dana itu perlu mendapat revisi pada APBD Perubahan 2015 dengan menambah sesuai dengan harga pasaran saat ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Abdul Kholik meminta pembelian truk sampah tetap berjalan meski terjadi kenaikan dolar. "Saya minta agar Disperindagpas menyerap anggaran itu mengingat kebutuhan yang sangat mendesak di masyarakat," katanya.


Menurutnya, inflasi saat ini tidak berdampak pada naiknya harga otomotif di pasaran. Jika memang terjadi kenaikan harga, disarankan membeli jenis mobil lain dengan spesifikasi yang sama. Jika meminta penambahan anggaran, akan dibahas dalam APBD Perubahan 2015. "Dinas harus menyerap anggaran itu, jangan sampai gagal," katanya.  (dpt)

Pomparan Guru Mangaloksa Hadiri Partangiangan Tambak

Tarutung,Metro - Tambak (makam) Ompu Guru Magaloksa yang dibangun di Kecamatan Siatasbarita Tarutung Tapanuli Utara sudah rampung dan akan diadakan Pesta Adat dan Partangiangan, Selasa (15/9) mendatang dengan mengundang seluruh Pomparan Guru Mangaloksa.

Torang Lumban Tobing selaku Ketua Umum PGM (Pomparan Guru Mangaloksa) kepada wartawan mengatakan, rangkaian Pesta Partangiangan dengan acara “mangokkal saring-saring” di Sigaol Porsea Tobasa untuk dibawa ke Tambak di Tarutung yang sudah dibangun.   Kemudian, Selasa (15/9), Pesta Partangiangan “pamasuk saring-saring” ke Makam dengan rangkaian acara adat yang diawali dengan Kebaktian yang dipimpin Ephorus HKI Pdt Manjalo Pahala Hutabarat MM didampingi sejumlah pendeta atau parhalado. Sedangkan acara adat akan dihadiri Hula-Hula Tulang Simatupang dan Hula-Hula Pangalapan Boru Pasaribu.


Selain itu kata-kata sambutan sesuai dengan tertib acara yang ditentukan panitia  atau disesuaikan dengan keadaan untuk kebaikan. Menurut Taoluto, Pesta partangiangan itu akan dihadiri ribuan Pomparan Guru Mangaloksa, undangan telah disebar ke berbagai daerah baik melalui iklan di media maupun undangan secara tertulis dari panitia dan mengaharapkan seluruh Pomparan Guru Mangaloksa dapat hadir.(jansen)

Pemkab Taput Akan Selenggarakan Lelang Asset Tahap II

Taput, Metro - Pemkab Taput bekerjasama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan akan melaksanakan lelang Tahap II sejumlah aset daerah berupa kendaraan dinas bekas. Lelang terbuka tersebut merupakan bagian  penghapusan barang dan aset milik pemkab sebagai tindak lanjut lelang Tahap I yang dilaksanakan  tanggal  9 Juni 2015 lalu.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penloka Taput  Ir.James Simanjuntak melalui Julius Hutauruk Kabid Asset Dipenloka kepada MG Selasa (1/9) di kantornya.

Untuk persiapan lelang tersebut, pihak KPKNL diharapkan  datang di Tarutung hari Senin (7/9) untuk melakukan penelitianmpenilaian dan penetapan harga lelang setiap unit barang yang akan dilelang.

Menurutnya, aset daerah yang akan dilelang tersebut terdiri dari puluhan kendaraan roda dua,  roda empat dan alat berat yang dinilai secara umum dalam kondisi rusak dan dinilai sebagai scrap,  sebagian besar merupakan barang yang tidak terjual atau sisa lelang tahap I lalu.

 “Pelelangan kendaraan dinas ini dilakukan dalam rangka penghapusan sejumlah aset. Sekaligus menambahkan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2015.Pelelangan ini dinilai akan lebih baik, daripada melakukan perbaikan, bisa menambah PAD,” tandasnya.

Julius menjelaskan, pelelangan ini akan dibuka secara umum. Persyaratannya sama dengan Lelang Tahap I diantaranya  harus ada fotokopi KTP, serta menyetor terlebih dahulu uang jaminan untuk masing-masing objek yang akan ditawar oleh peserta lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL PadangSidimpuan di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Padangsidimpuan.

Kemudian, jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.


“Pada lelang tahap I terjual  32 unit barang yakni, 28 unit kendaraan roda empat, 6 unit besi tua, dan 8 unit kendaraan roda dua dengan nilai sekitar Rp.1 miliar lebih,”ujar Julius dan menambahkan, lelang tahap pertama   menyisakan 52 unit barang lainnya yang masuk dalam daftar barang lelang. Diantaranya, 27 kendaraan roda empat, 1 unit kapal, 1 unit besi tua, serta 23 kendaraan roda dua. (jansen) 

11 Cabor Dukung Tokoh Pemuda Robin Sianturi Ketua KONI Taput

Taput, Metro -Sebelas Cabang Olahraga (Cabor) di Tapanuli Uttara mendukung Tokoh Pemuda dan Sekretaris  DPC Pordasi Taput Robin Sianturi menjadi Ketua Koni Tapanuli Utara periode 2015-2019. Dukungan itu dibulatkan pada pertemuan yang dilaksanakan di Graha Kartini Jl. Marhusa Panggabean Siatas Barita, Senin (31/8).

Sejumlah perwakilan Cabang Olahraga yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Bulutangkis, Atletik, Tinju, Catur, Tenis Meja, Karate, Silat, Wushu, Berkuda, Sepakbola dan Bola volley. Masing-masing perwakilan menyampaikan kebulatan tekad untuk mensukseskan Musyawarah Olah raga yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2015 mendatang dan mendukung Robin Sianturi sebagai Kandidat Ketua KONI periode 2015-2019.

Dari pantauan wartawan, para perwakilan cabang olah raga menyampaikan apresiasi kepada prestasi Robin Sianturi dalam memimpin Cabang Olahraga Berkuda di Tapanuli Utara. Prestasi itu dicapai dengan komitmentnya untuk memajukan olah raga di daerah itu.

Sementara itu, Robin Sianturi kepada wartawan mengatakan, ia sangat berterima kasih kepada Cabang Olah raga yang mendukungnya menjadi Calon Ketua KONI Tapanuli Utara. Dukungan itu dirasakannya sebagai dorongan untuk memberikan perhatian penuh dalam peningkatan kualitas olah raga di Tapanuli Utara secara umum. “Dengan dukungan itu, pengabdian saya bukan lagi hanya untuk olah raga berkuda, tetapi semua cabang olah raga yang ada di Tapanuli Utara”ujarnya.

Robin Sianturi menegaskan, bila terpilih menjadi Ketua KONI Taput periode mendatang, akan menyertakan seluruh pengurus inti Cabang Olah raga dalam kepengurusan KONI. “Pengurus inti cabang olah raga harus ada didalam kepengurusan KONI. Dengan demikian komunikasi dua arah akan terwujud sehingga berbagai masalah yang ada diinternal cabor dapat diatasi bersama.”ujarnya dan menambahkan, KONI akan menjadi salah satu bagian dari perangkat mewujudkan visi dan misi Bupati dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di daerah ini.

Menurut Robin, salah satu kebutuhan mendesak saat ini adalah Gedung Olah Raga (GOR) yang benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan olah raga. “Kita sangat mendukung program Bupati Nikson Nababan yang akan mendirikan GOR pada tahun 2016. Kita berharap setiap cabang olah raga dapat berkantor disana terutama kantor KONI”ujarnya.

Robin Sianturi juga mengapresiasi prestasi beberapa cabang olah raga yang selalu aktif mengikuti event di tingkat regional, nasional dan internasional sehingga mengharumkan nama Tapanuli Utara selama ini. Diantranya Karate, Tinju, Catur dan lain-lain. “Cabang olah raga yang aktif akan kita dukung terus dan yang belum berprestasi akan kita bina sehingga semua cabang olah raga akan saling berkompetisi untuk meraih prestasi”tegasnya.


Musyawarah Olah raga Daerah Tapanuli Utara yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2015 mendatang adalah momentum pemimilah Ketua KONI Tapanuli Utara periode 2015-2019 sesuai AD/ART untuk menggantikan Pengurus periode 2011-2015 yang sudah selesai  masa baktinya dibawah kepemimpinan Saur Lumbantobing SE. (jansen)

PEMKAB TANJABBAR TERIMA DEVIDEN Rp.155 JUTA

KUALA TUNGKAL, Metro-Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah  Ir.H.Firdaus Khattab, MM menerima Deviden tahun buku 2014 dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo Kuala Tungkal, penyerahan dilakukan usai pelaksanaan Upacara Bendera di halaman Kantor Bupati   TanjabBarat.   

Deviden (pembagian laba/keuntungan,red) sebesar Rp. 155.657.757 atau sekitar 155 juta lebih tersebut diserahkan langsung oleh Direktur BPR Tanggo Rajo Jhonson Siangian, SE didampingi salah seorang Badan Pengawas RTS. Herawati Rahmah Putri, S.Pt.

Bupati Tanjung Jabung Barat melalui sekda H. Firdaus Khattab usai penyerahan mengatakan, BPR Tanggo Rajo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam perkembangannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Seperti kita ketahui, BPR Tanggo Rajo pada masa lalu banyak menghadapi permasalahan yang menghambat perkembangan usahanya, namun saat ini perkembangan usaha BPR kita itu, telah mengalami kemajuan yang menggembirakan,” ujar Sekda.


Kemajuan perkembangan BPR Tanggo Rajo tersebut, menurut Sekda, ditandai dengan rasio non performing loan (NPL) yaitu sebesar 1,09 persen, dan telah mampu memberikan deviden tahun buku 2014 kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 155 juta lebih.Pemkab sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada badan pengawas, doreksi dan seluruh karyawan BPR Tanggo Rajo, atas usaha dan kerja kerasnya sehingga BPR kita telah dapat mencapai kondisi seperti saat ini,” ucapnya. (Roni BO)

KARAWANG SIAP RAIH SWASTISABA KESEHATAN 2015

Karawang,MG - Plt Bupati dr Cellica didampingi Kepala Bappeda Eka Sanatha dan  Kadinkes Yuska Yasin menerima Tim Verifikasi Penilaian Kabupaten Sehat Provinsi Jawa Barat di Aula Singaperbangsa, Selasa (8/9). Penerimaan dihadiri pula para Kepala Puskesmas serta pelaksana dari SKPD terkait.

Dalam sambutannya, Plt Bupati dr.Cellica menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Verifikasi seraya berharap tim dalam penilaian bisa tepat sasaran Lebih penting lagi adalah bagaimana melaksanakan program-program kesehatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. untuk menjadi Kabupaten Sehat ada parameter yang perlu dipenuhi namun kendala Karawang hanya dalam kependudukan urbanisasi di Kabupaten Karawang sangat tinggi, jadi walaupun sudah maksimal untuk menciptakan Kabupaten sehat

Kendala dalam kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, maka dari itu Pemkab sadar penanganan Kesehatan menemui kendala tu jadi terkesan belum optimal, disisi lain penghijauan perbaikan drainase penciptaan lingkungan bersih sudah maksimal Pemkab lakukan, seiring waktu berjalan Pemkab akan terus semakin memperhatikan kondisi Kesehatan masyarakat di Karawang agar Karawang termasuk kepada Kabupaten sehat karena Kesehatan masuk dalam prioritas Program dalam alokasi dana APBD, atas dasar itu Karawang siap juara serta masuk kepada penilaian selanjutnya yakni Tk Nasional. Karawang siap raih Swasti Saba Kesehatan Tahun 2015.


Sri Endah Suwarni  selaku Ketua Tim Verifikasi dalam sambutannya mengatakan, kedatangan rombongannya kali ini merupakan kegiatan verifikasi  dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat. kegiatan ini bukan lomba karena tidak ada pemenang ini hanya upaya untuk menciptakan Kabupaten Sehat yang memenuhi kriteria didalamnya terdapat indikator harus aman nyaman dan sehat tenteram. penilaian ini dilakukan secara berkesinambungan berkelanjutan 2 tahun sekali seluruhnya untuk menjadi fasilitator mewujudkan Kabupaten Sehat. seluruh kota kab yang ada di Provinsi Jawa Barat.(ME.Harahap)
Langganan: Komentar (Atom)
Copyright © 2003 - 2015 Sku Media Metropolitan Media Terpercaya
⬆
Top