Bekasi, GN
Gaji pegawai honorer khususnya guru sudah sepatutnya mendapat perhatian pemerintah Kota Bekasi. Gaji yang mereka dapati dari hasil pengabdiannya itu masih jauh dari UMK (Upah Minimum Kota).
Hal itu mendapat tanggapan anggota DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan. Menurutnya Pemkot Bekasi agar dapat menyesuaikan gaji pegawai honorer khususnya guru honorer mengikuti Upah Minimum Kota (UMK).
Menurut Politisi partai Demokrat itu, seharusnya Pemerintah Kota Bekasi memperhatikan pegawai yang masih berstatus honorer. Gaji yang didapat mereka masih jauh dari harapan. “Dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka (guru honorer) masih sangat kurang. Hal ini harusnya jadi perhatian serius pemerintah kota untuk memperjuangkan gaji mereka, ” ungkapnya.
Seiring gaji para buruh yang beranjak naik, seharusnya hal yang sama juga didapati para karyawan berstatus honorer khususnya para guru yang dikenal sebagai pejuang untuk memerangi kebodohan. “Banyaknya percaloan di aparatur pemerintah diakibatkan pendapatan yang minim, sehingga membuat mereka mencari pemasukan lain dengan memungut jasa dari warga yang mengurus surat di kelurahan misalnya,” tuturnya.
Guru Honorer misalnya, dibandingkan dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), nafkah guru honorer di Kota Bekasi boleh dikatakan jauh dari mencukupi. Pasalnya, gaji para guru honorer tersebut masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi.
“Selama ini perhatian pemerintah memang sudah ada, tapi alangkah baiknya nafkah mereka diperhatikan. Karena masih ada guru kontrak, guru honorer dan PAUD digaji di bawah UMK. ” imbuh Ronny.
Ada 4 unsur penting dalam dunia pendidikan, yaitu piranti pendidikan, guru, orang tua dan kurikulum. Menurutnya, satu saja elemen tersebut tidak beres, sistem pendidikan akan pincang. “Kalau nafkah guru masih rendah, bagaimana kualitasnya bisa bagus? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, minimal gaji guru nonPNS standar UMK. Begitupun dengan gaji honorer pegawai aparatur pemerintahan. “ujarnya.
Ada ribuan guru berstatus honorer. Mereka tersebar di seluruh tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Begitupun dengan pegawai honorer aparatur pemerintah.
“Bagaimana pun juga jasa mereka sangat tinggi di dunia pendidikan. Syukur ada mereka, kalau tidak, bisa dibayangkan, jam pendidikan di setiap sekolah akan bolong-bolong karena kekurangan guru.” tandasnya.(Tampu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar