Bukittinggi, GN - Salah satu proyek penunjukan langsung (PL) tahun anggaran 2014, adanya renovasi kantor Pertanian Kota Bukittinggi di belakang kantor pertanian tersebut, yang tak jelas pelaksananya. Hal ini di ungkapkan Lembaga Informasi Dan Kemasyarakatan Sumatera Barat (LSM – LIDIK) Fajriansyah baru – baru ini kepada Garuda News. Pembagian PL pada Dinas bukan barang baru terlebih kalau kita punya kedekatan dengan salah satuh SKPD cukup punya CV atau Perusahaan tanpa di dukung adanya keterampiran teknis kontruksi atau keahlian di bidang bangunan. Hal yang seperti ini yang rentan terjadi nuansa gratifikasi, pasalnya setiap yang di beri pasti menerima jasa upeti dengan kesepakatan fee saling menguntungkan antara dua belah pihak, ucap Fajri.
Sebab Perpres 54 tahun 2010 pagu dana yang mencapai di bawah Rp. 200 juta system dan mekanismenya harus penunjukan lansung (PL), Disiterkadang tidak relevan SKPD yang menunjuk rekanan untuk melaksanakan pekerjaan atas dasar kedekatan bukan Profisionalisme seseorang dalam bidang pekerjaan kontruksi. Contoh saja rumah potong hewan (RPH) terang Fajriansyah, sampai sekarang masi mangkrak pekerjaannya di bagian belakang masih belum di cat dan ada beberapa bagian yang belum selesai padahal kucuran dana pemerintah pusat sudah menggelontarkan alokasi bantuan 1 milyar terhadap Dinas Pertanian Kota Bukittinggi 2013.
Hal ini perlu control yang sangat siknifikan terhadap kinerja aparatur Negara terlebih di ruang lingkup Kab/Kota Khususnya Bukittinggi kurangnya minatnya masyarakat dalam pengawasan kegiatan pekerjaan yang bersumber dari pajak Negara terang Fajriansyah.(sam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar