Pria yang akrab disapa Ral ini mengatakan, Interpelasi semata-mata ditempuh untuk mengurai benang kusut PPDB Online yang menurutnya banyak sekali terjadi kejanggalan. “Ini demi perbaikan sistem pendidikan di Kota Bekasi ke depan. Kita ingin ada perbaikan mendasar, inilah mengapa kita tetap ngotot menggulirkan interpelasi,” pungkasnya.
Terpisah, Pemerhati pendidikan di Kota Bekasi Misin Noer Daud, sangat prihatin pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi. Meski sudah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu, namun, pelaksanaan tersebut sangat ironi dengan ketetapan yang dibuat dalam pelaksanannya. “Kami dari masyarakat peduli pendidikan sangat ironi dengan ketetapan yang dibuat serta pelaksanaannya. Karena tidak ada skema proteksi untuk masyarakat miskin,” ujarnya.
Misin mengatakan, meskipun ada jalur zoning dalam pelaksanaan PPDB Online, namun kurang jelas dalam pelaksanaannya. Sehingga pihaknya menyampaikan ada azas yang diskriminatif dalam penyelenggaraan PPDB Online yang tidak terealisasi saat tidak menguntungkan masyarakat miskin.
“Meskipun disitu ada zoning, tapi tetap tidak jelas dalam prakteknya. Kami pun memfokuskan tentang adanya kebijakan Pemkot yang tidak menguntungkan rakyat miskin,” ujarnya. Nyatanya dilapangan terjadi diskriminasi terhadap siswa dari keluarga miskin,” sambungnya. (sulaiman)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar